Skip to main content

Dihantui Vonis Ijazah Palsu, Cawabup Puncak Bilang Begini

INT
Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Alus UK Murib. (INT)


KABAR.NEWS, Jakarta - Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Puncak, Provinsi Papua, Alus UK Murib menolak menanggapi terkait putusan Pengadilan Negeri Nabire yang memvonis dirinya menggunakan ijazah palsu saat mendaftar sebagai kandidat di Pilkada. Diminta tanggapannya soal putusan tersebut, Pasangan Calon Bupati Petahana, Willem Wandik itu enggan memberikan penjelasan.

"Kamu dengar dari mana?," kata Alus UK Murib saat dikonfirmasi KABAR.NEWS melalui sambungan telepon, Rabu (2/5/2018).

Dengan nada tinggi, Alus mengaku tak perlu memberikan konfirmasi.

"Konfirmasi-konfirmasi, enggak perlu," ujarnya sembari menutup telepon.

Diketahui, Paslon Willem Wandik-Alus UK Murib merupakan kandidat tunggal di Pilkada Puncak. Namun, kasus dugaan ijazah palsu yang menjerat sang calon wakil terus menghantui pencalonan paslon tunggal tersebut.


BACA JUGA:

 


Diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Kandidat Bupati-Wakil Bupati Puncak, Refinus Telenggen-David Ongomang (Refinus-David), Laode M. Rusliadi mendesak agar pihak KPU segera mendiskualifikasi pencalonan Willem Wandik-Alus UK Murib. 

Dasarnya kata Laode, sudah sangat jelas dengan bukti salinan putusan Pengadilan Negeri Nabire bernomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab yang ditetapkan Pengadilan pada, Jumat (27/4/2018) lalu. 

IST
Salinan Putusan PN Nabire. (IST)

Di mana kata dia, pada sidang putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Johanis Dairo Malo, dan dua Hakim Anggota, Aditya Widyatmoko, serta Rifin Nurhakim Sahetapi, terdakwa Alus UK Murib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan ijazah palsu sebagai syarat pencalonan Wakil Bupati di Pilkada Puncak. 

"Putusan Pengadilan Negeri Nabire bernomor 41/Pid.Sus/2018/PN Nab, sudah menjadi dasar KPU Kabupaten Puncak untuk segera mendiskualifikasi kandidat Alus UK Murib dan pasangannya, Willem Wandik. Dasar putusan pengadilan sudah jelas dan harus segera ditindaklanjuti oleh KPU sesuai aturan dan demi keadilan," tegas Laode M. Rusliadi saat ditemui di Jakarta, Selasa (1/5/2018) malam.

Menurut Laode Rusliadi, diloloskannya Alus UK Murib sebagai Cawabup oleh KPU Kabupaten Puncak, sudah menjadi bukti kekeliruan kinerja dari pihak penyelenggara saat melakukan verifikasi pencalonan. 

Apalagi kata dia, dari tiga Paslon yang mendaftar, KPU Puncak hanya menetapkan satu paslon. 

Sementara,  Paslon Refinus-David dan satu kandidat lainnya disebut sengaja dijegal oleh penyelenggara. 

"Dengan dasar putusan pengadilan terkait ijazah palsu kandidat tersebut, maka kami akan bersurat ke Panwaslu, KPU, hingga KPU RI untuk melakukan supervisi terhadap dugaan keberpihakan KPU Puncak terhadap satu Paslon yang ditetapkan. Karena putusan Pengadilan sudah sangat jelas dan seolah dibiarkan oleh pihak KPU Puncak," ujar Laode.