Skip to main content

Kenali Keunggulan Blockchain, Ternyata Bisa Tingkatkan Pelayanan Publik Lho

bct
Ilustrasi (INT)

KABAR.NEWS – Dewasa ini, perkembangan teknologi membawa perubahan yang cukup besar bagi sektor keuangan. Salah satunya dengan kehadiran teknologi blockchain yang dapat memudahkan sejumlah transaksi. Ternyata tidak hanya itu, teknologi tersebut juga bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

 

Diketahui, teknologi Blockchain merupakan struktur data yang bisa diprogramkan untuk mencatat sejumlah data secara digital dalam sebuah Open Ledger ( Buku Besar ). Berbeda dengan database tradisional yang dikontrol oleh sebuah entitas. 

 

Cara kerja teknologi ini membuat histori transaksi sebelumnya bisa tersimpan dan dapat ditelusuri. Di mana data tersebut tersimpan ke sejumlah jaringan,  data transaksi tidak terpusat ke satu sumber sehingga bisa mencegah manipulasi data. 

 

Secara umum, teknologi ini bisa menunjang kinerja pemerintahan dalam hal pertukaran informasi dan transaksi yang menuntut kejujuran, kepercayaan, integritas,dan bukti keaslian. 

 

Teknologi ini bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan e-government secara luas, yang tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga menjamin kepercayaan masyarakat terhadap transparansi kebijakan pemerintah. 

 

Keunggulan lainnya, teknologi blockchain juga secara otomatis dapat dicheck secara berkala. Sehingga, proses pemeriksaan audit terhadap transaksi bisa dilakukan dengan lebih efektif. Proses tersebut membuat proses kerja lebih transparan, memungkinkan sektor keuangan, penegakan hukum, dan kebijakan pemerintahan hingga tingkat lokal sulit melakukan manipulasi data hingga ke unit terkecil.  

 

Salah satu kekhawatiran dalam penggunaan teknologi digital adalah penyalahgunaan privasi. Nah, karena itu, tidak usah khawatir karena teknologi ini menjamin hal tersebut dengan penggunaan pesan terenkripsi. Selain itu, keunggulan lain yang bisa didapatkan ialah kecepatan dan aplikasi yang tidak rumit saat melakukan transaksi. 

Teknologi blockchain punya potensi untuk menjamin tidak hanya bagi efisiensi pemerintah tetapi juga meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Pasalnya, database seperti daftar asset, bisa dengan bebas diakses oleh publik, tercatat secara online, dan tidak bisa dimanipulasi oleh pihak manapun.

Tak hanya itu, teknologi blockchain juga bisa mencegah perilaku korup, kecurangan, hingga manipulasi dokumen (Nurkholish Halim - Blockchain Technology: The potential to maintain trust in the Indonesian public sectors) karena data transaksi tidak bisa diubah. Maka dari itu, hal ini bisa membantu pemerintah dan masyarakat meningkatkan layanan publik. Sebagai contoh, umumnya transaksi yang melibatkan masyarakat mengharuskan mereka datang ke kantor pemerintahan untuk mendapatkan layanan public seperti, KTP dan sebagainya. Namun berkat teknologi hal ini bisa dipermudah. 

 

Para pelaksana bakal lebih mudah menerapkan sejumlah proses seperti pengadaan passport, pemungutan suara, administrasi pertanahan, membayar pajak dan sebagainya. Transaksi tersebut jika menggunakan teknologi bisa berlangsung di level lokal dan tidak lagi harus bepergian ke kantor pusat. Hasilnya, bisa mengurangi ongkos sosial yang dikeluarkan dan mencegah tindak kecurangan di masa mendatang. 

 

Agar teknologi ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, perlu sejumlah upaya dari pemerintah. Salah satunya dengan melakukan edukasi kepada masyarakat ke semua tingkatan, mulai dari lokal hingga ke pusat. 
Ketika masyarakat telah memahami dengan baik, maka teknologi blockchain ini secara tidak langsung bisa mengatasi sejumlah hambatan klasik dalam pemerintahan. 

Hal ini bisa dicontoh dari langkah yang dilakukan pemerintahan di sejumlah Negara, di antaranya Swedia, Estonia, Korea Selatan, dan China yang telah melihat potensi ini. Mereka kini telah berupaya menggunakan teknologi Blockchain dalam hal administrasi pertanahan, maupun manajemen bank sentral.

Ketika pemerintah mengadopsi teknologi Blockchain, hal ini akan memberi masyarakat solusi tanpa harus mengantri melakukan transaksi keuangan. Kemudian, masyarakat juga akan lebih mudah mengontrol kebijakan publik yang dijalankan pemerintah. Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan yang menjalankan pelayanan publik bisa lebih meningkat.