Skip to main content

KPK Sebut Dirwan Mahmud Terima Suap dari 5 Proyek Jalan dan Jembatan

KPK
Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud (tengah) saat digiring ke kantor KPK.(INT)


KABAR.NEWS, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud sebagai tersangka dalam dugaan suap 5 proyek jalan dan jembatan. 


Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan menjelaskan Dirwan diduga menerima suap sebesar Rp112,5 juta. Tetapi dari total tersebut, Dirwan baru menerima Rp 98 juta.


Baca Juga: 


Basaria juga mengungkapkan 5 proyek jalan dan jembatan merupakan proyek penunjukkan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan. 


"Diduga penerimaan total Rp 98 juta merupakan bagian dari 15 persen fee yang disepakati sebagai 'setoran' kepada bupati," ujarnya dikutip dari Kumparan, saat konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (16/5/2018). 


Diberitakan sebelumnya, Dirwan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama sang istri, Hendarti, Kasie Dinkes Bengkulu Selatan Nursilawati, dan kontraktor, Juhari. Uang yang diterima Dirwan, diduga berasal dari Juhari, yang telah menjadi mitra Pemkab Bengkulu Selatan sejak 2017.


Adapun penerimaan uang dilakukan secara dua tahap dalam bentuk tunai dan transfer. Yakni, pada 12 Mei 2018 sebesar Rp 23 juta, dan 15 Mei 2018 sebesar Rp 75 juta. 


"Rp 23 Juta diberikan secara tunai dari Nursilawati kepada Hendarti. Lalu, oleh Hendarti sebesar Rp 13 juta dimasukkan ke rekeningnya di Bank BNK. Dan sisanya, Rp 10 juta disimpan tunai oleh Nursilawati," tutur Basaria. 


Sementara, uang Rp 75 juta yang diberikan pada 15 Mei, diberikan langsung oleh Juhari secara tunai kepada Hendarti. 


Sebagai pihak penerima, Dirwan, Hendarti, dan Nursilawati, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.


Sementara pihak yang diduga sebagai pemberi suap, Juhari, dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.